Socrates

Saya tidak dapat mengajari seseorang sesuatu. Saya hanya dapat membuat mereka berpikir.

PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA

Pengelolaan keuangan nirlaba memang sungguh rumit. Justru karena sifat ke-nirlaba-annya, maka organisasi nirlaba memiliki karakteristik pengelolaan keuangan yang teramat khusus. Pengelolaan keuangan nirlaba mencakup penyusunan sistem dan prosedur, penganggaran, pencatatan, penggunaan program aplikasi akuntansi, pemenuhan kewajiban perpajakan, pelaporan keuangan serta audit.

Laporan keuangan akan menjadi basis pertimbangan utama para pihak dalam pengambilan berbagai keputusan. Laporan keuangan organisasi nirlaba harus disusun sedemikian rupa untuk kemudian disajikan dalam beragam bentuk bagi pemenuhan kebutuhan informasi berbagai pihak, baik manajemen internal, anggota ataupun konstituen, lembaga donor, auditor, direktorat pajak dan juga masyarakat luas.

Karena karakteristiknya, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara khusus menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 “Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba” yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2000.

Keberlanjutan dan kemandirian keuangan organisasi nirlaba merupakan tantangan besar bagi civil society di Indonesia. Banyak upaya sudah mulai dilakukan, mulai dari pembentukan unit usaha, penggalangan dana publik, pendirian yayasan-yayasan komunitas, pembentukan cadangan dana abadi, dan yang terakhir adalah upaya pembentukan reksa dana.

Dalam jangka panjang, kemandirian keuangan organisasi nirlaba harus dimulai dengan mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang bersih, transparan dan akuntabel. Bersama-sama, langkah perbaikan dan penguatan ini harus terus dilakukan, demi penguatan posisi dan peran pilar civil society di Indonesia.

PENGELOLAAN KEUANGAN KOPERASI

Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat, koperasi merupakan kumpulan ‘orang’ dan bukan sekedar kumpulan ‘modal’. Maka oleh karenanya, koperasi mengemban amanah seluruh anggotanya.

Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Secara umum koperasi mengalami perkembangan usaha dan kelembagaan yang atraktif dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun demikian, koperasi masih memiliki berbagai kendala untuk pengembangannya sebagai badan usaha.

Antara lain yaitu rendahnya partisipasi anggota yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai perputaran koperasi per anggota dan rendahnya simpanan anggota, efisiensi usaha yang relatif rendah, rendahnya tingkat profitabilitas koperasi, citra masyarakat terhadap koperasi yang menganggap sebagai badan usaha kecil dan terbatas, serta bergantung pada program pemerintah, dan kompetensi SDM koperasi yang relatif rendah, serta kurang optimalnya koperasi mewujudkan skala usaha yang ekonomis akibat belum optimalnya kerjasama antar koperasi dan kerjasama koperasi dengan badan usaha lainnya.

Salah satu kendala yang ada disebabkan sistem yang dikembangkan dalam pengelolaan keuangan koperasi belum optimal dimanfaatkan dan dilaksanakan dengan baik. Pelaporan keuangan koperasi seharusnya dapat disusun secara komprehensif untuk dapat meningkatkan pengendalian intern (internal control) koperasi. Pengelolaan keuangan koperasi harus diperlakukan secara khusus, transparan, akuntabel dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dengan tetap menempatkan kepentingan keseluruhan anggota di atas kepentingan pengurus.

Tantangan kita saat ini adalah bagaimana menata langkah agar demokrasi ekonomi terwujud dalam pengelolaan koperasi dan dapat segera menjelma dalam kehidupan praktis di Indonesia.